Jumat, 06 Agustus 2010

The Modernization of Communication: Media in the transition to Democrazy in Chili


Preface

Paper ini akan membahas bagaimana media mengalami proses transisi di Chili. Transisi ini menggambarkan modernisasi komunikasi. Untuk melihat proses transisi Chapter ini terdiri dari 5 bagian.[1] Pertama merepresentasikan latar belakang dari sistem media Chili, Kedua menggambarkan bagaimana pengaruh rezime yang berkuasa terhadap media. Poin yang ketiga adalah menggambarkan bagaimana media mengalami demokrasi. Poin yang keempat menggambarkan bagaimana modernisasi yang terjadi dalam sistem media di Chili, gambaran yang banyak diulas adalah bagaimana keberadaan televisi pada rezime authoritarian. Sedangkan poin terakhir untuk menggambarkan bagaimana transformasi ini adalah bagaimana konsolidasi antara media dengan demokrasi di Chili. Metode review yang dilakukan adalam melakukan resume bagaimana proses transformasi ini terjadi dan selanjutnya menganalisisnya dengan memperhatikan berbagai variabel serta proses yang berlangsung. Pada tahap akhir penulis akan melakukan kritik terhadap artilek ini. Peneliti menyajikan resume sebelum melakukan analisis agar mampu memberi gambaran yang komprehensif dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses politik, demokrasi serta berbagai agenda penting yang mempengaruhi modernisasi komunikasi di Chili.

Pembahasan

Media berpengaruh terhadap sistem politik namun dilain waktu perubahan sistem politik, sistem sosial dan sistem ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sistem komunikasi. Basic konsensus untuk mendukung model demokrasi serta ekonomi pasar bebas berdasar pada tradisi sosial ekonomi, identitas partai politik. Rezime Augusto Pinochet menjadi pengaruh yang sangat intensif terhadap ekspresi kebebasan. Hal ini dilakukan secara mekanis dengan mengontrol isi dan arus informasi. Berbagai media oposisi memainkan peran protagonis yang memperjuangkan kebebasan berekspresi. Media oposisi melakukan pelemahan terhadap rezime authoritarian dan mendorong mobilisasi masa untuk mewujudkan demokrasi.

Dalam chapter ini variabel politik menjadi acuan untuk memahami peran media dibawah rezime authoritarian. Sedangkan perkembangan ekonomi pasar bebas menjadi sesuatu yang krusial untuk memahami evolusi dalam transisi demokrasi dan proses konsolidasi.

Latar Belakang Umum Sistem Media Chili

Struktur media komunikasi di Chili hinggan tahun 1973 bersifat heterogen. Beberapa media diantaranya adalah media cetak, radio dan televisi. Media cetak merupakan media tertua yang memiliki hubungan dengan sistem politik, seperti yang tergambarkan pada tahun 1973 dimana media dimiliki oleh sistem politik (aktor) serta terdapat hubungan yang dekat antara media cetak dengan partai politik atau majalah. Keberadaan jurnalis independent tidak begitu diperhatikan bahkan dalam tahun 1940-1960 banyak jurnalis melakukan ekspansi terhadap pasar namun tetap saja hingga tahun 1973 pers politik masih dianggap penting terlebih pers aliran kiri dan pers kristian demokratik. Hal ini ditandai dengan dipublikasikannya media baik dari partai sosialis, komunis maupun kristian demokratik. Dalam pemerintahan Salvador pada tahun 1960an pers politik menjadi sangat penting, terdapat doktrin media dalam hal ideologi serta konfrontasi politik. Meskipun perkembangan media ditekan oleh sektor swasta namun hingga 1973 masih terdapat relasi yang dekat antara pers dengan dunia politik.

Bertolak belakang dengan pers cetak, radio di Chili (1922) memiliki karakteristik komersial. Perkembangan terbesar juga didorong oleh sektor swasta yang mengakibatkan adanya iklan dalam media ini. Prinsip dari radio ini lebih pada media entertainment, lebih sedikit memfungsikannya sebagai media informasi. Radio di Chili ini memiliki karakteristik membangun jaringan atau network untuk mengcover seluruh bagian negara. Radio di Chili berbeda dengan pers dimana radio bersifat ekstensif terhadap sistem politik. Beberapa radio dikembangkan oleh sektor non privat seperti universitas atau negara yang bersifat marginal dan tidak memiliki pengaruh yang besar dalam media ini. Pada 1950an negara mendirikan radio La Nacion namun sirkulasinya terbatas. Radio universitas juga gagal untuk menjadi efek mayoritas dalam budaya massa. Pada 1974 pemerintahan militer mendirikan radio Nacional de Chili yang sukses menjadi radio dengan network terbesar dengan transmisi internasional.

Berbeda dengan pers dan radio televisi di Chili hingga awal 1990an tidak memiliki autorisasi legal untuk beroperasi. Bahkan partai kanan, partai kiri serta kristian demokrasi menolak adanya televisi swasta dan lebih memilih mengembangngkan televisi universitas dan jaringan pertelevisian negara. Pada 1970 untuk pertama kalinya muncul hukum regulasi pertelevisian melalui konsensus politik yang dikenal dengan university state sistem. terdapat tiga legal framework dalam aturan ini, pertama hukum ini mendefinisikan tujuan dari televisi. Kedua, hukum ini memodifikasi struktur kepemilikan televisi dan yang ketiga hukum membuat badan baru yaitu The Nasional Televicion Council.

Media Dibawah Rezime Pinochet

Pemberontakan pada september 1973 memiliki efek terhadap media. Salah satu efeknya adalah terhadap keberpihakan media dengan partai politik.[2] Stasiun radio, majalah dan koran yang berpihak pada sayap kiri disita oleh militer authoritarian. Kepemilikan menjadi milik negara (militer) dan dijual kepada pihak swasta. Pada akhirnya yang terjadi adalah pembubaran media oleh sayap kanan dan muncul media komunikasi baru yang diciptakan pendukung Pinochet. Media komunikasi baru ini digunakan untuk mempengaruhi keputusan politis serta ekonomi yang digunakan oleh pemerintahan militer.

TVN sebagai televisi nasional juga direbut oleh pemerintahan militer. Dalam kasus televisi rezim Pinochet juga melakukan penangkapan terhadap awak media serta merusak film dan rekaman lainnya. Intervensi Pinochet ini dilakukan pada oktober 1973 dimana terdapat penggantian direktur serta network dengan direktur baru dibawah kendali Pinochet. Pada tahun 1974 terjadi pergeseran wewenang terhadap TVN dari Ministry Education kepada General Secretary of the Goverment melalui Direction Nacional de Comunication Social yang berwenang mengontrol dan melakukan sensor terhadap pers.[3] Tanggung jawab dari departemen ini adalah membawahi komunikasi politik pemerintah.

Pemerintahan militer juga tidak memiliki batasan untuk mengakses network swasta. Prinsip otonomi universitas dalam mengontrol demokrasi di Chili menjadi ditangguhkan sejak chanel TV yang dikelola universitas ini dikontrol oleh pemerintah. Hal ini menjadikan TV secara langsung atau tidak langsung berada dibawah kontrol pemerintahan militer. Hubungan antara pemerintahan militer dengan media komunikasi diadaptasi dalam bentuk kebijakan dan kontrol. Kebijakan yang dikeluarkan adalah melakukan demobilization dan depolitization, seperti pada pemerintahan authoritarian pada umumnya. Kontrol serta kebijakan yang lainnya tertuang melalui eliminasi terhadap pers politik, melakukan intervensi langsung terhadap stasiun TV, tidak memperhatikan jurnalis serta melakukan sensorship. Beberapa kelompok sosial mendukung pemerintah untuk membuat medianya sendiri, dengan demikian masih terdapat media yang mampu mempengaruhi kebijakan politik serta ekonomi dari pemerintahan yang baru.

Pada tahun 1974 terbentuk Radio Nasional de Chile yang dalam perkembangannya menjadi jaringan terbesar dinegara ini, dengan menggunakan gelombang internasional dan dioperasikan dengan berbagai bahasa. Tujuan dari adanya radio ini adalah untuk melakukan propaganda terkait dengan pemerintahan baru serta melawan kampanye anti Chili di area internasional. Demikian juga dengan keberadaan TVN.

Rezime Pinochet tetap melakukan kontrol terhadap media hingga pada proses pelembagaan pada tahun 1980. Salah satu pelembagan yang dilakukan adalah pelembagaan terhadap media oposisi yang muncul, radio stasiun dan majalah yang dioperasikan secara legal namun tetap dikendalikan oleh para aktor politik dari balik layar. Menurut Foxley pada tahun 1983 terdapat konsolidasi terhadap sektor swasta dengan kebijakan ekonomi liberal. Hal ini menunjukkan sebuah penghargaan terhadap media dimana tidak menampilkan kepemilikan partai. Dominasi sektor swasta menguatkan adanya proses liberalisasi ekonomi dan internasionalisasi (Portales 1981).

Dalam dunia pertelevisian, sektor swasta belum masuk hingga awal 1990an. Namun hal ini tidak mencegah perkembangan media. Konsep dominan terhadap televisi universitas membiayai operasionalnya sendiri. Hal ini yang mengikabatkan televisi universitas membuka diri terhadap periklanan untuk bertahan hidup. Realitas ini merupakan refleksi terhadap hukum umum pada 1970 dimana ada ijin terhadap iklan komersial namun tetap diregulasi. Hukum ini menyatakan ada pembagian keuntungan perusahaan terhadap keuangan publik. Hukum ini dihapuskan pada awal masa pemerintahan militer dengan menghapuskan pajak bagi orang kaya. Hal ini mengakibatkan ekspansi sektor swasta pada tahun 1977 untuk mengembangankan media. Pada awal 1980 televisi universitas juga melakukan hal yang sama, dimana tahun ini dikenal sebagai economic boom yang mengakibatkan kenaikan tingkat konsumsi dan periklanan. Pada akhirnya pada akhir rezime militer ini memunculkan autorisasi TV swasta dengan mendirikan 2 komersial chanel.

Media Dalam Perjuangan Demokrasi

Akibat pemberontakan pada 1973, terdapat penindasan terhadap hubungan media- media dengan partai tertentu. Radio, pers serta majalah diambil alih militer serta terdapat tekanan yang keras terhadap partai kristian demokratis. Hal pokok dalam bidang media dan komunikasi adalah berdirinya media komunikasi alternatif yang dimotori oleh oposisi rezime militer pada akhir 1970. Hal ini berpuncak ketika terjadi institusionalisasi oleh rezime militer pada tahun 1980. Hal prinsip dari adanya pendirian media komunikasi alternatif ini adalah munculnya aliansi suara oposisi secara tersembunyi (melalui media) terhadap rezime Pinochet. Kampanye tersembunyi ini mengisyaratkan perlawanan rezime militer yang melakukan praktek eksusionary serta menindas. (Bunner et al 1989).

Pada tahun 1980, alternatif media dalam menjalankan usaha tersembunyinya memiliki 2 karakteristik. Pertama media ini berupa radio dan majalah yang berhasil melakukan operasinya secara legal dan bersifat publik. Rezime memberikan hak legal kepada majalah untuk terbit. Stasiun radio juga melakukan defenisi ulang tentang peran dasar mereka. Karakteristik yang kedua menyatakan bahwa media ini tidak lagi berada dibawah naungan partai. Media ini melakukan managemennya sendiri, namun dalam hal pendanaan mendapatkan suport dari berbagai lembaga maupun partai politik. Hubungan ini menandakan bahwa ada kedekatan antara partai dengan media karena media tidak mampu bertahan dalam mekanisme pasar secara mandiri, hal ini juga terjadi karena sirkulasi iklan tidak mencukupi.

Alternatif media memainkan peran oposisinya dalam 2 jalan yang berbeda. Pertama, melakukan penolakan secara penuh terhadap rezime authoritarian. Konsep yang muncul adalah alternativismo de base. Sedangka yang kedua dilakukan oleh stasiun radio dan penerbit yang dekat dengan pusat politik. Pendekatan yang dilakukan adalah “alternatif overing”. Pandangan mereka tidak seluruhnya menolak terhadap sistem, namun dengan mengambil langkah berpartisipasi dalam media mainstream sebagai alternatif. Hal ini yang menjadi pengaruh bagi kehidupan budaya massa dalam kesehariannya.

Media komunikasi alternatif tetap memainkan perannya hingga 1988( saat referendum). Bersama dengan pasar sebagai awal dari transisi menuju demokrasi, media alternatif memiliki 4 peran penting:[4]

1. Media alternatif berperan sebagai perjuangan untuk kebebasan berekspresi. (batlle for freedom of exspretion). Salah satu perjuangannya adalah melalui pengadilan dalam waktu yang panjang untuk menuntut hak kepada rezime militer untuk mendirikan media oposisi baik jurnalis dan broadcaster.

2. Interlecutor function. Peralihan fungsi media yang bukan lagi sebagai corong partai politik, namun masih memungkinkan keberadaan media digunakan sebagai komunikasi politik bagi aktor.

3. Media menyebarkan nilai- nilai demokrasi. Delain menyuarakan freedom of ekspresion, media juga menyuarakan hak- hak lain seperti kebebasan politik, keadilan sosial dan solidaritas. Dengan ini media memainkan peran dalam melakukan rekonstruksi terhadap budaya politik demokrasi.

4. Peran media sebagai kritik terhadap rezime otoriter. Kritik ini dibagi atas dua hal yaitu politik (hak asasi manusia, kemiskinan dan aktifitas politik berupa kesewenang- wenangan) serta filosofi ekonomi yang mengingkari kemiskinan di Chili.

Untuk majalah, menjadi sulit untuk disebarkan secara masif karena hanya kalangan strata atas yang mengkonsumsi majalah, hal ini menyebabkan pengaruh majalah lebih pada masyarakat strata atas. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran politis dari media komunikasi alternatif pada saat itu mendorong transisi demokrasi. Koran alternatif juga muncul pada 1987 seperti Fortin Macopolo dan La Epoca. Komitmen koran alternatif tidak berbeda dengan media komunikasi alternatif, yaitu mendorong terwujudnya demokrasi. Bedanya dengan majalah adalah koran ini diproduksi dan dibaca secara massif dan berada pada pasar media mainstream. Peran yang dominan adalah melakukan pencerahan terhadap publik secara lintas strata. Kedua koran ini dekenal massif dipublik dan mendapat sebutan “more serious” untuk La Ecopa dan “more Politicized” bagi Fortin Mapocho. Media- media diatas sangat berperan antara tahun 1988-1989 terutama saat masa kampanye. Fungsi media ini dalam referendum adalah sebagai motor bagi electorate dan beroperasi untuk suara kelompok oposisi.

Modernisasi Sistem Media

Modernisasi sistem media ini berlangsung sekitar tahun 1980an yang memberikan konsekuensi tidak langsung terhadap rezime authoritarian terhadap filosofi ekonomi pasar bebas. Hal ini ditandai dengan bergesernya pers cetak yang selama ini bergantung pada negara dengan hadirnya perkembangan televisi yang ditangani oleh swasta. Salah satu karakteristik yang melatar belakangi hal ini adalah adanya difusi masif terhadap infrastruktur komunikasi broadcasting. Hal ini mengakibatkan 95% dari rumah tangga di Chili memiliki setidaknya satu televisi. Hal ini mendorong konsumsi budaya oleh populasi. Karakteristik yang kedua adalah adanya peningkatan kepentingan ekonomi dalam sistem komunikasi. Perkembangan periklanan menjadi indikator dalam perkembangan ini. Terdapat kenaikan belanja iklan dari tahun ke tahun, hal ini mengindikasi bahwa televisi semakin mengganti pers cetak. Hal yang menarik pada tahun 1990 sebagai karakteristik ketiga pemerintahan yang authoritarian memberikan kebijakan tentang ekonomi politik media dimana terdapat kebijakan kemandirian finansial bagi media. Karakteristik yang keempat dalam modernisasi sistem media adalah peran televisi sebagai media dominan. Hal yang fundamental dimana televisi menjadi budaya massa sehari hari bagi pupulasi Chili sehingga bisa dikatakan sebagai industri budaya. Bagaimana modernisasi sistem media ini memang tidak luput dari transisi pemerintahan authoritariaan ke demokrasi dimama sistem tersebut memiliki strategi ekonomi masing masing.

Televisi versus Authoritarian

Akibat liberalisasi dalam proses modernisasi komunikasi dan media, terutama televisi dapat kita lihat dalam 2 even penting yaitu:[5]

1. Kunjungan Paus John Paul II pada 1987

2. Penyiaran serta keberadaan media oposisi dalam Plebiscite Campaign di 1988

Paus di Televisi

Kunjungan Paus John Paul II ke Chili memunculkan antusiasme dan ketertarikan publik secara masif. Fenomena ini merupakan fenomena terbesar yang diizinkan oleh rezime di Chili. Program yang disiarkan secara intensif dalam 24 even publik ini dimaksudkan untuk menjembatani komunikasi Paus dengan rakyat Chili. Dalam hal ini fungsi Televisi adalah untuk menjamin bahwa pertemuan publik dan perayaan terkait kedatangan Paus dapat disiarkan. Namun terdapat juga pandangan bahwa peliputan Paus ini digunakan untuk kepentingan politis bagi rezime militer melalui TVN dan universidat TV. Sedangkan Universidat Catolica (chanel 13) lebih terbuka dengan menghadirkan komentator. Namun kunjungan Paus ini telah menjadi awal dari keterbukaan televisi di Chili. Hal ini untuk pertama kalinya sejak 1973, berbagai kelompok politik duduk satu meja dalam sebuah dialog. Hal ini mendorong transisi demokrasi. Pertemuan tertutup antara Paus dengan Pinochet juga merupakan langkah alternatif untuk perdamaian antara rezime dengan oposisi dimana Pinochet sepakat untuk melakukan referendum. Secara kesimpulan bahwa televisi telah mengubah atmosfer politik melalui kunjungan Paus, mendorong perdamaian, menunjukkan bahwa raktyat chili mampu meredam kekerasan serta menempatkan harapan untuk masa depan. Televisi telah membuat kemungkinan akan sebuah keajaiban yaitu dengan menyatakan bahwa Televisi merupakan poroduk rezime militer yang digunakan untuk melahirkan kebijakan.

Plebiscite Campaign di tahun 1988

Peran televisi dalam hal ini adalah menyediakan slot/durasi selama 30 menit selama 1 harinya untuk 2 kubu, masing- masing 15 menit. Hal ini memberi efek ayng besar terhadap pelaksanaan referendum serta peran terhadap transisi demokrasi. Terdapat dua kubu yaitu YES yang mendukung diteruskannya rezime Pinochet dan NO untuk kubu yang setuju diadakannya pemilu. Kubu YES menjelekkan kubu NO dengan melakukan propaganda dan menonjolkan keberhasikan ekonomi. Implikasi dari referendum ini adalah membuka toleransi dimasyarakat, keamanan serta ketidaktakutan, adanya respek terhadap hak individu serta penghindaran penyalah gunaan hak masyarakat yang dilakukan oleh negara. Dampak lain adalam sebagai pemicu mobilitas sosial. Hal ini memberi dampak bahwa tidak ada marginalisasi terhadap kelompok serta mencabut anggapan keuntungan tentang modernisasi ekonomi. Implikasi yang lain adalah membuka partisipasi politik dan mendukung komunikasi politik. Dalam tabel 5. 1 dijelaskan bagaimana pesepsi masyarakat Chili tentang referendum melalui televisi ini. Kubu NO mendapatkan suara yang lebih dari kubu YES. Dalam tabel ini dinyatakan bahwa kampanye NO melalui televisi lebih bersifat entertaint, lebih dekat dengan rakyat, lebih memotivasi, mudah dipahami serta jelas, lebih dinamis, lebih optimistik, lebih kredibel, lebih cocok dalam kampanye politik serta memberikan gambaran yang jelas terhadap pemerintahan dan negara.

Dari kedua even diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa televisi menjadi alat konsensus serta alat rekonsiliasi secara nasional. Hal ini mengakibatkan Patricio Aylwin memenangkan pemilu pada 1989 dan mendorong proses konsolidasi demokrasi pada 1990. Televisi menjadi bersifat terbuka, membawa kemungkinan baru termasuk menjadi reorientasi politik nasional.

Media dan Konsolidasi Demokrasi

Menilik kembali bagaimana relevansi kontribusi media terhadap perkembangan demokrasi di Chili, tidak akan terlepas dari bagaimana evaluasi kita terhadap perkembangan media di Chili. Periode ini berawal pada maret 1990 dengan formasi demokrasi yang dipimpin oleh Patricio Aylwin yang merupakan salah satu konsolidasi demokrasi yang merupakan periode mobilisasi untuk transisi.

Berbeda dengan negara lain, Chili tidak mengalami dramatikalisasi dalam sistem media seiring dengan tumbangnya rezim authoritarian. Perubahan pemerintahan tidak membuat frame work yang baru terhadap media komunikasi. Alasan yang fundamental terhadap fenomena ini adalah bahwa meskipun terdapat peralihan sistem politik, namun sistem komunikasi telah bertransisi secara komplit. Perubahan sistem media terjadi dari era cetak, ketergantungan dengan pemerintah, politisasi yang kuat melalui televisi, peran swasta, kemandirian keuangan, serta orientasi terhadap hiburan dan berita. Kasus di Chili tidak ada hal yang mendalam tentang bagaimana perubahan politik mempengaruhi sistem media, yang terjadi adalah perubahan sistem media mempengaruhi transisi politik. Namun tidak berarti tidak ada perubahan dalam sistem media, perubahan yang terjadi adalah penyempurnaan dari apa yang terbentuk pada paruh kedua pada 1980an. Salah satunya adalah dalam struktur sistem media yang didominasi oleh sektor swasta menindak lanjuti apa yang berproses selama rezime authoritarian. Beberapa faktor yang mendorong komplitisasi privatisasi media: [6]

1. Krisis ekonomi - krisis media politik. Terutama bagi media yang secara berat dipolitisasi, dalam keadaan ini publik memandang politik sebagai sesuatu yang negatif. Diakhir 1990an mereka memposisi ulang keberadaannya dengan berkompetisi dengan kompetitor media non politis.

2. Privatisasi/transformasi media milik negara. Radio nasional pada 1994 beralih kontrol dari pemerintah ke sektor publik. Hal ini salah satu kebijakan Presiden Aylwin dalam mewujudkan pripsip objektif dan menghormati pluralism. TVN bertrasnsformasi menjadi TV publik. Kebebasan dari intervensi negara ditunjukkan melalui kebijakan administratif, praktek managemen dan kebebasan program serta keuangan. Hal ini menjadikan TVN bersaing dngan TV swasta lainnya.

3. Privatisasi televisi. Berdasarkan kritik oposisi maka pada tahun 1989 dikabulkannya pengaturan VHF kepada sektor swasta. Hal ini memungkinkan televisi menajdi milik grup grup ekonomi yang lintas sektor seperti perkapalan, pertanian dan industri. Contohnya adalah Megavison yang dimiliki oleh grup ekonomi dan beraviliasi dengan Mexican Firm Televisa yang beroperasi pada 1990. La Red dimiliki oleh grup yang kuat pada sektor perbankan, Copesa memasuki gelombang pada 1991. Pada 1993 Universidad the Chili menjual 49% kepemilikan kepada konsersium venezuela. Dan pada 1994 chanal 2 lahir dan berlink pada Radio Cooperativa. Privatisasi dan internasionalisasi menjadi hal yang sangat penting bagi media di Chili.

Ketiga hal diatas memberi kontribusi terhadap pluralisme dalam sistem komunikasi. Hal ini telah berawal pada rezime Pinochet dan mengalami perkembangan pada era demokrasi. Televisi menduduki posisi dominan. Hal ini juga menandai televisi sebagai komando dalam periklanan, pasar, hiburan serta ruang budaya. Proses ini berawal dari 1980an. Hal yang baru juga menggambarkan bahwa TV menjadi media infomasi politik. Survey pada tahun 1993 menyatakan bahwa 70% warga Chili mengikuti informasi politik di televisi. 78% setuju bahwa televisi merupakan media yang paling berpengaruh. Hanya 10% yang menjawab radio,7% koran dan 1% majalah.

Keberadaan TV sebagai chanel untuk informasi politik tidak lepas dari anggapan positif TV sebagai chanel baru. Terdapat fenomena yang terbalik antara radio dan televisi dalam 2 era politik. Pada 1987 radio masih menjadi nomor 1 sedangkan pada 1993 TV mendudui peringkat pertama. Dalam survey CNEP pada 1993 tentang bias media, televisi menduduki peringkat terbawah untuk bias media yaitu 23% sedangkan radio dan koran masing-masing 29%. Survey ditahun 1996 tentang tingkat keseringan membicarakan politik menyatakan bahwa tahun 1996 dibandingakan 1993 terdapat penurunan keseringan dalam membicarakan politik baik dikalangan keluarga, teman maupun pekerja.

Catatan Akhir (kesimpulan dan kritik)

Dalam pembahasan chapter ini terdapat 4 (empat) poin sentral. Poin pokok yang pertama adalah sistem authoritarian rezime Pinochet selama tahun 1980an. Dimana pada masa ini terdapat perubahan sosial ekonomi yang merupakan modernisasi yang penting bagi media komunikasi. Dalam poin ini perlu digaris bawahi tentang perkembangan televisi sebagai media. Terjadi proses internasionalisasi dan privatisasi media. Pokok poin kedua terfokus pada bagaimana modernisasi media memiliki efek yang besar terhadap sistem politik. Hal ini membantu bagaimana media terlepas dari sistem authoritarian. Liberalisasi mendorong pluralisme isi media. Liberalisasi media ini juga secara tersembunyi medorong liberalisasi politik.Poin ketiga lebih menyoroti pada peran yang dilakukan oleh media oposisi yang memiliki hubungan politik yang kuat namun bersifat marginal terhadap sistem komunikasi. Pokok pikiran keempat menggambarkan perbedaan Chili dengan negara lain yang mampu beralih dari rezime athoritarian menuju ke demokrasi. Media Chili tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perkembangan yang muncul di Chili hanyalah sebuah transisi dimana sistem authoritarian memiliki media oposisi.

Dalam chapter ini, sistem politik menjadi variabel utama dalam melihat modernisasi komunikasi di Chili. Pergantian rezime, kekuasaan serta tokoh politik memberikan efek terhadap sistem media. Meskipun terdapat berbagai variabel lain seperti pasar bebas maupun deregulasi media. Dalam chapter ini terdapat 3 rezime yang dipaparkan yang memiliki karakteristik media tersendiri. Perubahan dari rezime satu ke rezime selanjutnya memberikan implikasi terhadap sistem media. Berikut penulis menyajikan tabel analisis antara hubungan rezime yang berkuasa dengan sistem media komunikasi:[7]

Salvador Allende

Augusto Pinochet

Patricio Aylwin

Sistem Pemerintahan

Sosialis-Demokratis

Authoritarian militer

Demokratis

Tahun Berkuasa

1970-1973

1974-1990

1990-1994

Partai

Socialist Party of Chili

None-Military

Cristian Democrat

Sistem media

Terdapat kedekatan antara media dengan partai politik (high political paralelism).

Karakteristiknya, tiap parpol memiliki media yang menyuarakan kepentingan.

Media utamanya adalah radio dan pers cetak

Terdapat intervensi yang kuat dari rezime. Media dikuasai pemerintah, digunakan untuk kepentingan rezime. Media bersifat homogen, keberadaan media oposisi dibatasi.

Hal ini terjadi khususnya sebelum kedatangan paus dan referendum.

Meski periodenya mulai 1990, namun perubahan terjadi dari 1988 dimana ada kunjungan paus dan referendum. Ada perjuangan untuk freedom of ekspresion.

Muncul media alternatif. Intervensi negara menjadi sedikit, high pluralism, ada kepemilikan sawta . inti dari proses transisi ini adalah deregulasi, privatisasi dan internasionalisasi.

Karakteristik Media

Pers partai kuat, televisi universitas, radio komersil

Pers partai oposisi diakuisisi. Media sebagai media komunikasi rezime. Terjadi penjualan saham media kepada asing.(privatisasi)

Tahun 1987 pers alternatif memiliki legalitas

TV menjadi media publik pada 1988

Televisi menjadi mainstream.

Radio dan Pers Cetak memiliki legalitas.

Tipe kepemilikan media

Media dimiliki oleh partai politik. Sebagian dimiliki oleh negara

Liberalisasi, terjaswastanisasi dengan penjualan saham media kepada asing

Liberalisasi media. Media dimiliki oleh sektor swasta. Tidak jarang oleh aktor politik.

Tipe pengawasan

university state sistem serta The Nasional Televicion Council

Direction Nacional de Comunication Social

Pwmwrintah menjadi lemah dalam hal pengawasan karena ada swastanisasi dan liberalisasi

Tipe isi media

Konten media berdasar pada keberpihakan terhadap partai. Media menyuarakan kepentingan partai.

Konten media menyuarakan kepentingan rezime yang authoritarian/ Pinochet

Konten media bervariasi, tidak hanya berita politik namun mulai pada dudaya massa

Makro Analisis

Dalam analisis makro, hal yang diperhatikan dalam hubungan media dan sistem politik dalam tatanan struktural. Seperti yang diungakapkan diatas, sistem politik memberikan pengaruh kepada sistem media dan komunikasi melaui kebijakan (regulasi). Secara garis besar perubahan rezime demokratis dan authoritarian memberikan sistem yang berbeda. Seperti dijelaskan pada tabel diatas, indikator yang mampu menggambarkan perbedaan adalah peran negara (state) dalam kebebasan informasi media komunikasi. Sistem regulasi memberi perbedaan pada sistem dan warna media. Media alternatif (media oposisi) merupakan hal pokok yang memberi pengaruh terhadap transisi demokrasi. Pola kepemilikan media, program acara serta struktur audience dari media menjadi hal yang penting untuk ditilik. Dengan adanya privatisasi dan internasionalisasi media, terdapat perubahan peta kepemilikan terhadap media komunikasi. Sektor swasta menjadi dominan, media yang dikuasai negara menjadi media publik. Program acara yang ditampilkan juga mengalami perubahan. Media pada rezime otoriter berfungsi sebagai corong komunikasi rezime yang berkuasa menjadi bergeser kedalam alat kontrol bagi rezime melalui media alternatif. Dengan munculnya media alternatif ini muncul kesadaran audience untuk melakukan perjuangan menuju transisi demokrasi di Chili.

Sistem politik tidak selamanya berfungsi sebagai aktor utama. Dalam transisi ke demokrasi pada 1990 media telah berproses terleih dahulu secara matang. Dan perubahan rezime pada saa itu tidak memiliki fungsi yang besar sebagaimana dinegara lainnya. Hal yang tidak kalah penting adalah regulasi terhadap media komunikasi. Regulasi ini merupakan kebijakan dari rezime yang berkuasa untuk melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap media yang beroperasi. Tiap rezime memiliki regulasi yang berbeda.

Chili memiliki kekhususan dimana perkembangan media pada era menuju demokrasi telah mengalami kematangan. Beberapa faktor yang melatarbelakangi adalah adanya konflik serta berbagai kejadian yang menyudutkan rezime yang berkuasa. Tekanan dari oposisi membuat sistem media alternatif berkembang secara pesat dan mendorong rezime untuk memberikan aspek legal dari media oposisi (pers cetak, televisi dan radio). Pada kasus demokrasi Chili, media memiliki fungsi mendorong proses menuju demokrasi. Media memberikan informasi politik pada akhir 1980an sehingga publik mendapatkan berbagai pengetahuan tentang konflik, politik serta kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kekalahan rezime Pinochet dalam referendum pada 1988.

Keberadaan media memiliki fungsi yang sangat besar pada era referendum. Jika dilihat hubungan rezime dengan media pada akhir dekade 1980an sangat berbeda dengan masa awal setelah pemberontakan september 1973. Dalam tatanan makro, hubungan media dan rezime/ pemerintah juga berkaitan terhadap kebijakan pengaturan media baik melalui kontrol maupun regulasi. Hal ini berimbas terhadap isi dari media. Jika pada awal rezime berkuasa, pengaturan sangat ketat, media menjadi media komunikasi bagi pemerintah. Isu- isu yang ditampilkan media telah disensor oleh rezime yang berkuasa. Dengan kekuatan penguasa mampu mengatur apa yang dapat ditampilkan sebagai berita di media massa dan apa yang tidak boleh di blow up. Keberagaman media menjadi hal yang mustahil. Tidak ada transparansi termasuk pengekangan terhadap pekerja media (journalist). Pemberitaan yang dilakukan media massa menjadi bias, tidak cover both side yang disebabkan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa. Dengan adanya konflik, serta fenomena yang mendukung seperti kedatangan Paus John Paul II media oposisi yang pada awalnya bekerja secara sembunyi- sembunyi sejak zaman rezime militer berkuasa menjadi lebih frontal dan menunutut legalitas terbit. Hal ini yang mengubah kiblat media dan menjadikan keberagaman informasi yang disajikan media massa baik televisi radio maupun media cetak.

Regulasi

Pada 1970 untuk pertama kalinya muncul hukum regulasi pertelevisian melalui konsensus politik yang dikenal dengan university state sistem. terdapat tiga legal framework dalam aturan ini, pertama hukum ini mendefinisikan tujuan dari televisi. Kedua, hukum ini memodifikasi struktur kepemilikan televisi dan yang ketiga hukum membuat badan baru yaitu The Nasional Televicion Council

Pada tahun 1974 terjadi pergeseran wewenang terhadap TVN dari Ministry Education kepada General Secretary of the Goverment melalui Direction Nacional de Comunication Social yang berwenang mengontrol dan melakukan sensor terhadap pers. Tanggung jawab dari departemen ini adalah membawahi komunikasi politik pemerintah. Rezime Pinochet tetap melakukan kontrol terhadap media hingga pada proses pelembagaan pada tahun 1980. Salah satu pelembagan yang dilakukan adalah pelembagaan terhadap media oposisi yang muncul, radio stasiun dan majalah yang dioperasikan secara legal namun tetap dikendalikan oleh para aktor politik dari balik layar. Menurut Foxley pada tahun 1983 terdapat konsolidasi terhadap sektor swasta dengan kebijakan ekonomi liberal. Hal ini menunjukkan sebuah penghargaan terhadap media dimana tidak menampilkan kepemilikan partai. Dominasi sektor swasta menguatkan adanya proses liberalisasi ekonomi dan internasionalisasi media (Portales 1981).

Pada 1988-1990 regulasi yang muncul dan menandakan era demokrasi adalah diberikannya ijin terhadap media oposisi/alternatif (radio, koran, majalah) untuk beroperasi secara legal. Hal ini menandai kemunculan berbagai media oposisi yang menjadikan media bersifat high pluralism. Privatisasi dan internasionalisasi media mendekatkan media komunikasi ke dalam sistem liberal (berkaitan dengan ekonomi pasar bebas). Hal inilah yang muncul diberbagai belahan dunia, tidak menutup kemungkinan Chili tidak mampu lepas dari adanya liberalisasi media.

Mikro Analisis

Dalam analisis mikro, hal yang menjadi perhatian adalah media efek. Jika dikaitkan degan fariabel politik maka yang menjadi tolak ukur adalah sikap partisan serta pengetahuan politik dari masyarakat. Dalam artikel/ chapter ini terdapat analisis data yang menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap media serta bagaimana sikap masyarakat terhadap tema politik. Terdapat karakter unik terhadap referensi masyarakat terhadap media. Pada era sebelum 1990 (bisa dikatakan sebelum 1988) radio dan koran menjadi referensi yang paling diminati masyarakat Chili. Namun peran televisi sebagai media mainstream telah menjadi media yang paling kredibel dan menjadi referensi bagi masyarakat Chili. Hal ini ditunjukkan dengan data yang menunjukkan bahwa angka bias untuk televisi menduduki angka terendah dibandingkan pers cetak dan radio.

Hal yang paling krusial untuk melihat bagaimana efek media bagi masyarakat adalah pada proses transisi demokrasi, dimana terdapat Plebiscit Campaign/ referendum yang pada akhirnya dimenangkan oleh pihak oposisi yang mengakhiri rezime kediktatoran Phinocet dan melahirkan pemerintahan demokratis dibawah Aylwin. Catatan dalam artikel ini menyatakan bahwa konflik menjadi salah satu alasan masyarakat peduli terhadap sistem politik.

Bagaimana sikap audience terhadap informasi yang didapatkan? Dalam kasus Chili media melakukan pendidikan politik pada masa ini. Keinginan masyarakat Chili untuk mengakses informasi sangat tinggi karena pada saat hal ini terjadi terjadi konflik rezime, kemiskinan serta ketidak harmonisan antara rakyat dengan penguasa. Konsumsi terhadap media khususnya televisi dan berbagai media alternatif menjadi meningkat. Tingkat bias akan informasi berdasarkan survey yang dilakukan juga rendah. Satu hal yang menjadi cerminan pembelajaran politik bagi masyarakat adalah berkaitan dengan kebiasaan mereka dalam berbincang- bincang tentang masalah politik. Dalam data yang dipaparkan berdasar survey Chillean CNEP pada 1993 terhadap konsumsi informasi dipolitik menyatakan angka yang tinggi yaitu 73% televisi, 45% radio, 27% koran serta 14% majalah. Artinya bahwa tiap media memberikan informasi dan berpengaruh terhadap masyarakat khususnya televisi.

Hal ini didasarkan situasi konflik dan berujung pada referendum. Sedangkan setelah referendum dan muncul rezime baru fungsi media pun berubah. Jika pada rezime baru konflik telah selesai maka hal ini juga berkaitan dengan konsumsi media terhadap informasi politik. Data yang disajikan pada survey tahun 1993 dan 1996 memberikan penjelasan bahwa terdapat penurunan konsumsi publik terhadap informasi politik. Dapat disimpulkan bahwa publik menjadi terpelajar terhadap fenomena politik karena dilatar belakangi oleh banyak faktor namun dalam hal ini konflik menjadi pemicu publik untuk mengakses berbagai informasi politik.

Kritik

Dalam artikel ini, secara periode waktu (1970-1990) memang telah banyak menggambarkan modernisasi komunikasi Chili. Namun, banyak hal yang telah berubah sejak 1990- 2010 , yang tentunya akan banyak pula perubahan dalam sistem komunikasi. Seperti halnya masifikasi new media serta teknologi telah mengubah struktur media di Chili. Seperti contoh adalah akses terhadap media baru dimana hampir lebih dari 30% rumah di Chile tersambung dengan internet.[8] (data ini diolah berdasarkan pernyataan di web resmi pemerintah chili yang menyatakan bahwa setiap 1 dari 3 rumah tersambung dengan internet).[9] Dalam hal tegnologi, TVN Chile telah mengadopsi teknologi digital pertelevisian Jepang.[10]

Fenomena media-kepemilikan-pasar-serta rezime di Chili tidak berbeda dengan negara- negara lain di Dunia. Dimana konglomerasi media terjadi, serta kepemilikan media sangat dekat dengan orientasi politik. Sebagai contoh tahun 2010 ini Chili melakukan pemilihan presiden. Pemenangnya adalah Sebastian Pinera. Pinera merupakan pebisnis yang tidak lepas dari bisnis media yaitu dengan memiliki 100% saham Chilevision sebuah TV theristorial.[11] Hal ini menunjukkan bahwa dari rezime ke rezime media dan politik memang “kawan sejawat” yang saling bergandengan demi sebuah tujuan.

Dalam perkembangan komunikasi setra demokrasi faktor politik memang memiliki peran yang cukup signifikan. Namun diluar faktor politik terdapat juga berbagai faktor yang tidak bisa diabaikan dalam melihat perkembangan modernisasi komunikasi. Sepertihalnya diulas dalam chapter ini bahwa perkembangan teknologi serta berbagai kebijakan internasional memberikan imbas yang signifikan terhadap sistem media. Berawal dari pernyataan Mc Luhan tentang Global Village, terjadi pergeseran dalam sistem media. Seperti kecepatan arus berital okal maupun internasional, sistem transmisi jaringan serta lahirlah budaya baru yang berbasis pada teknologi.

Dalam hal demokrasi, konglomerasi serta liberalisasi media menjadi sebuah boomerang terhadap pendidikan politik bagi publik. Dengan adanya konglomerasi mengakibatkan kepemilikan media oleh beberapa aktor politik menjadi sangat dimungkinkan. Liberalisasi serta konglomerasi ini memunculkan monopoli media dan pada akhirnya menimbulkan monopoli chanel informasi. Kecenderungan yang mungkin muncul adalah keseragaman informasi media. Dalam ekonomi politik spasialisasi memungkinkan pemilik yang diindikasi sebagai aktor politik untuk menggunakan media sebagai sarana politis. Akibatnya siapa yang memiliki modal finansial mampu menguasai media. Bahkan kecenderungan yang muncul tidak jauh berbeda dinegara- negara lain bahwa kekuatan finansial yang dimiliki oleh aktor politik mampu membawa mereka untuk menguasai space media. Seperti dicontohkan adalah pemasangan iklan kampanye ditelevisi, secara otomatis kandidat dengan kemampuan finansial yang lebih kuat akan lebih cenderung menguasai media.